Senyum KPM saat menerima bantuan sosial non-tunai PKH

pkhpati.com, Pati – Penyaluran  bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tanggal 18 Agustus 2017 dilaksanakan di 4 kecamatan berbeda, yaitu di Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Pucakwangi, dan Kecamatan Tambakromo. Penyaluran bantuan yang diikuti oleh 3414 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut relatif lancar, meskipun ada sedikit kendala yang menghambat jalannya proses penyaluran bantuan.
 
Di Kecamatan Juwana, sebanyak 849 KPM mengikuti proses penyaluran bantuan. Penyaluran bantuan berjalan lancar dengan prosentase keberhasilan 96%.
 
“Penyaluran bantuan PKH lancar, dari 849 KPM ada 12 KPM yang bantuannya dipending. 96% tersalurkan.” Jelas Yusak Eko Kristanto, selaku Koordinator PKH Kecamatan Juwana.

Ada satu desa di Kecamatan Juwana yang mengalami perbaruan RT RW karena pengembangan desa sehingga alamat yang tertulis di data PKH untuk pembukaan rekening berbeda dengan data di KTP. KPM harus menyertakan surat keterangan dari desa untuk dapat mengambil uang bantuan.

“Ada 15 KPM desa Trimulyo yang harus minta surat keterangan dari desa karena alamatnya yang di KTP ada perubahan. Karena di desa tersebut ada perbaruan RT RW” katanya.

Yusak juga menambahkan, “tadi ada anak-anak yang nangis cari ibunya karena ditinggal diluar,  sedangkan Ibunya malah fokus sama antrian di dalam Pendopo Kecamatan”

Berbeda dengan kecamatan Juwana, di kecamatan Wedarijaksa ada beberapa KPM yang susah diatur sehingga agak menghambat jalannya proses penyaluran bantuan. Kegiatan yang diikuti 816 KPM tersebut selesai pukul 14:00 WIB.

“Ada KPM yang agak susah diatur, terus tadi juga ada yang pingsan karena kondisinya sedang tidak fit.” ujar Puji Utami, Pendamping PKH Kecamatan Wedarijaksa.

Dari 816 yang melakukan proses penyaluran bantuan, 7 diantaranya bantuannya dituda karena berbagai hal.

“ada 7 KPM yang bantuannya ditunda, diantaranya karena sakit, merantau, dan gila” tambahnya.
KPM saat verifikasi berkas bersama BNI
Sama seperti kecamatan Wedarijaksa, di kecamatan Tambakromo proses penyaluran bantuan juga selesai pukul 14:00. Sebanyak 860 KPM mengikuti proses penyaluran bantuan dengan tertib.
 
“prosesnya lancar, kendalanya mungkin hanya di waktu yang lebih cepat dari perkiraan. Yang seharusnya jadwal setelah jum’atan maju semua jadi jam 10:30. Selesainya jam 14:00 padahal di jadwal seharusnya selesai jam 17:00” ujar Ari Wijayanti, Koordinator PKH Kecamatan Tambakromo (Korcam).

Sebanyak 30 KPM bantuannya ditunda karena pengurusnya merantau ataupun meninggal dunia. Selian itu ada 2 KPM yang tidak hadir mengambil dana bantuan karena mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.
 
“yang bantuannya ditunda ada 30 KPM karena pengurusnya merantau dan meninggal. Ada juga 2 KPM yang dengan kesadarannya mengundurkan diri karena mendapat bantuan mesin jahit konveksi dari saudara, dan hari ini tidak datang mengambil bantuan. Yang bersangkutan juga menulis surat pernyataan mengundurkan diri.” jelas Korcam Tambakromo tersebut.
 
Ia juga menambahkan, “kemarin sudah saya datangi, tapi yang bersangkutan tetap tidak bersedia mengambil. Alasannya karena ada rasa sungkan dengan tetangga yang dianggapnya lebih kekurangan dari dia tapi tidak dapat bantuan. ”

Kecamatan terakhir yang melakukan penyaluran bantuan non-tunai PKH adalah Kecamatan Pucakwangi. Proses penyaluran bantuan di kecamatan Pucakwangi juga berjalan lancar. Penyaluran berjalan tertib dan saat waktu jumatan tiba,  penyaluran bantuan tetap berjalan dengan pembagian tugas. Adapun pembagian tugas tersebut adalah petugas laki-laki sholat jumat, dan petugas melanjutkan proses.

Karena terpotong sholat Jumat dan simbolisasi penyerahan bantuan PKH non tunai oleh bapak Sekretaris Kecamatan Pucakwangi,  akhirnya penyaluran bantuan yang dijadwalkan selesai jam 12.00 WIB baru bisa terselesaikan jam 13.20.

Kendala yang dihadapi ada KPM yang namanya berbeda antara di KTP dan data BNI. Sedangkan KPM lupa tidak membawa surat keterangan dari Desa.  Akhirnya,  saat di verifikasi,  KPM tersebut dikembalikan dan diminta untuk meminta surat keterangan dari desa.

Hal tersebut dijelaskan oleh Nur Hasanah,  selaku Pendamping Kecamatan Pucakwangi,  “Alhamdulillah lancar, kendalanya itu ada KPM yang namanya berbeda antara KTP dan data BNI, sedangkan KPM lupa tidak membawa surat keterangan dari desa."

Dari 889 KPM yang dijadwalkan melakukan penyaluran bantuan,  ada 32 KPM yang ditunda karena pengurusnya merantau ataupun meninggal dunia.