SEMARANG (9 Oktober 2017) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pendamping PKH secara detail menyisir ulang warga kurang mampu di wilayahnya. Mengingat, tahun 2018 mendatang jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH bertambah menjadi 10 juta dari sebelumnya hanya 6 juta di tahun 2017.

"Sisir kembali, jangan sampai ada keluarga yang seharusnya memperoleh bantuan sosial malah justru terlewat," ungkap Khofifah saat pencairan PKH di Kota Semarang, Senin (9/10)

Khofifah mengatakan, keakuratan data menjadi poin utama tepat tidaknya sasaran bantuan sosial tersebut. Dan pendamping adalah ujung tombak Kementerian Sosial dalam penyaluran PKH tersebut.

Pendamping dan Operator, kata Khofifah, harus siap menghadapi tambahan penerima bantuan PKH dari 6 juta menjadi 10 juta dan bantuan pangan dari 1,28 juta menjadi 10 juta KPM.

"Jangan anggap sepele karena tugas ini berat, jadi harus ulet dan detail. Karenanya butuh komitmen kuat baik dari pendamping, bank penyalur serta pemerintah daerah agar program ini berjalan on the track dan sesuai harapan," ujarnya.

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, kata Khofifah penambahan jumlah KPM di tahun 2018 sebanyak 460.447 keluarga. Saat ini jumlah KPM ada sebanyak 969.513 keluarga dengan total bantuan PKH sebanyak Rp1,83 Triliun. Adapun total bansos yang digelontorkan pemerintah kepada Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5,34 Triliun.

Khofifah menerangkan, target pembangunan tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018 menetapkan tingkat kemiskinan 9 -10%, tingkat pengangguran terbuka 5,3 – 5,5% pada rasio gini 0.38. Target ditetapkan mengacu kepada jumlah penduduk miskin sesuai survei BPS pada bulan September 2016 sekitar 27,8 juta jiwa.

"Saya optimistis target tersebut bisa terpenuhi. Perluasan PKH ini menjadi salah satu cara yang ditempuh, selain program yang dilaksanakan berbagai kementerian / lembaga lainnya. Bismillah, semoga semua berjalan lancar dan bermanfaat," imbuhnya.

Khofifah menambahkan, PKH menjadi program unggulan nasional dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kata dia, PKH menjadi program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio.

"Angkanya tinggi sekali dibanding peringkat kedua dan ketiga program lainnya yakni Program Indonesia Pintar dan subsidi listrik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta dukungan Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di daerah masing-masing, dan juga mensinergikan PKH dengan program bansos lainnya di daerah. (*)

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI